Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Bapak Anang Armunanto, S.Sos., M.Si., serta jajaran dari Bappeda, BPPKAD, DPUPR, dan Disperakim, mengikuti audiensi penting di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta.(29/07)
Audiensi ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Grobogan — sebuah inisiatif pendidikan berbasis sosial yang diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Grobogan telah mengusulkan dua lokasi potensial untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu:
📍 Kelurahan Mojorebo, Kecamatan Wirosari (±6,11 hektare)
📍 Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi (±70.140 m²)
Kedua lokasi tersebut telah tercantum dalam rencana tata ruang daerah dan dianggap strategis untuk pengembangan fasilitas pendidikan, namun masih memerlukan pendalaman teknis, analisis kebutuhan, serta sinkronisasi kebijakan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin komitmen bersama dalam memperkuat sistem pendidikan berbasis sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
🤝 Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat Grobogan di masa mendatang.
Pada Jumat, 4 Juli 2025, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan Kantor Pos dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Grobogan Tahun 2025.
Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat dapat berjalan lancar, tepat sasaran, efisien, dan transparan. Melalui kolaborasi dengan Kantor Pos, diharapkan distribusi bantuan dapat dilakukan secara profesional dengan sistem yang tertib dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Ibu Indri Agus Velawati menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi wujud nyata dari sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan mitra strategis dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja dan buruh tembakau yang menjadi sasaran utama program DBHCHT.
Beliau juga menekankan pentingnya menjaga komitmen, integritas, dan koordinasi yang baik antara seluruh pihak agar proses penyaluran bantuan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan sosial di Kabupaten Grobogan, sekaligus menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan program bantuan yang akuntabel dan berkeadilan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri Pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan dan dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, antara lain Kepala BPPKAD, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DISNAKERTRANS, Kepala DISPENDUKCAPIL, Ketua BAZNAS, serta perwakilan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus dan BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Grobogan.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Melalui forum ini, setiap pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas, menyusun langkah tindak lanjut yang terpadu, dan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.
Kehadiran Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam kegiatan ini menegaskan komitmen untuk terus membangun kerja sama yang solid dengan berbagai pihak, demi mewujudkan pelayanan sosial yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.(17/07)
Pada Selasa, 10 Juni 2025, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., membuka kegiatan Pembinaan Karyawan dan Karyawati Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran karyawan dan karyawati sebagai bentuk penguatan kapasitas, peningkatan semangat kerja, serta mempererat sinergi dalam memberikan pelayanan sosial yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Ibu Indri menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kolaborasi antarpegawai sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas-tugas sosial yang penuh tantangan dan tanggung jawab. Beliau juga mengingatkan bahwa setiap ASN di lingkungan Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam memastikan program-program sosial berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Grobogan.
✨ “Kita harus menjadi insan sosial yang siap melayani dengan hati, bekerja dengan niat tulus, dan senantiasa meningkatkan kualitas diri untuk masyarakat Grobogan yang lebih sejahtera,” ungkap beliau.
Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan terbangun semangat baru dan budaya kerja yang positif di lingkungan Dinas Sosial, sehingga seluruh pegawai dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan pelayanan sosial yang responsif, inklusif, dan berkeadilan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Ibu Indri Agus Velawati, S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa, 8 Juli 2025, bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Kegiatan berskala nasional ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Dinas Sosial di Indonesia untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan penerapan DTSEN berjalan optimal di setiap daerah.
Dalam arahannya, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa DTSEN bukan sekadar kumpulan data, melainkan pondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan memuliakan martabat rakyat. Data yang valid dan terintegrasi akan menjadi kunci dalam memastikan setiap program perlindungan sosial tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan.
Rakornas ini dihadiri oleh 518 Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia, yang bersama-sama menyatukan komitmen untuk mengawal implementasi DTSEN di wilayah masing-masing dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme.
Melalui kehadirannya dalam kegiatan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan DTSEN, sebagai langkah strategis dalam memperkuat basis data sosial ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap bentuk intervensi sosial dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Grobogan.
Dengan dukungan data yang akurat, diharapkan kebijakan sosial di Kabupaten Grobogan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Pada Rabu, 21 Mei 2025, Rapat Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025 resmi digelar dan dibuka oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan Purwodadi, serta diikuti oleh perangkat desa dari wilayah yang memiliki buruh tembakau di Kabupaten Grobogan. Kegiatan berlangsung di Hotel Front One Purwodadi dengan suasana interaktif dan penuh semangat kolaboratif.
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, serta pemahaman bersama dalam pemanfaatan DBHCHT secara optimal dan tepat sasaran. Melalui forum ini, para peserta mendapatkan informasi mendalam terkait arah kebijakan, prosedur pelaksanaan, serta prioritas penggunaan DBHCHT yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja tembakau.
Dalam arahannya, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan dana DBHCHT benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beliau juga mengapresiasi peran aktif perangkat desa dan instansi terkait dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan lapangan.
Selain menjadi wadah koordinasi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan penguatan komitmen bersama untuk terus mengoptimalkan dana DBHCHT dalam bidang perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup buruh tembakau dan keluarganya.
Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, diharapkan pemanfaatan DBHCHT Tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat Grobogan secara menyeluruh.